Industri haji dan umrah sedang memasuki periode perubahan yang sangat menentukan. Gangguan penerbangan akibat bencana alam, munculnya persoalan tata kelola pada penyelenggara perjalanan, perubahan kebijakan haji khusus, serta digitalisasi layanan di Arab Saudi memperlihatkan bahwa penyelenggaraan perjalanan ibadah tidak lagi dapat dikelola dengan pendekatan bisnis konvensional. Travel harus dibangun sebagai organisasi profesional yang memiliki ketahanan operasional, transparansi keuangan, kemampuan mengelola risiko, dan kesiapan menghadapi perubahan teknologi.
Gangguan penerbangan akibat penyebaran abu vulkanik Anak Krakatau pada 5–7 September 2026 menjadi pelajaran penting. Sekitar 14.000 jemaah umrah dilaporkan terdampak pembatalan penerbangan. Sebagian jemaah harus kembali ke daerah asal, sedangkan sebagian lainnya ditempatkan sementara di asrama haji. Kementerian Haji dan Umrah menegaskan bahwa travel dan maskapai tetap berkewajiban memberikan kepastian jadwal keberangkatan baru tanpa membebankan biaya tambahan kepada jemaah.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa force majeure tidak boleh dipahami sebagai alasan untuk melepaskan seluruh tanggung jawab. Bencana alam memang berada di luar kendali travel, tetapi penanganan jemaah setelah terjadinya bencana tetap merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan.
Jemaah membutuhkan informasi, tempat tinggal sementara, konsumsi, pendampingan, dan kepastian keberangkatan. Karena itu, setiap PPIU seharusnya memiliki Crisis Management Center, dana darurat, jalur komunikasi terpadu, serta kesepakatan tertulis dengan maskapai, hotel, dan perusahaan asuransi.
Persoalan yang menimpa 282 jemaah PT AAT juga memberikan peringatan serius. Keberangkatan jemaah yang semula dijadwalkan pada 30 Agustus 2026 tertunda karena kendala penerbitan tiket. Dalam evaluasi berikutnya, Kementerian Haji dan Umrah menemukan dugaan lemahnya administrasi dan pengelolaan keuangan, harga paket di bawah batas rasional, akad yang tidak jelas, serta penggunaan agen yang tidak mempunyai hubungan kerja sama resmi dengan penyelenggara.
Kasus tersebut memperlihatkan bahwa paket murah tidak selalu berarti efisien. Harga yang terlalu rendah tanpa struktur biaya yang rasional justru dapat menjadi tanda adanya masalah arus kas. Dalam praktik yang tidak sehat, dana jemaah baru berpotensi digunakan untuk menutup kewajiban keberangkatan jemaah sebelumnya. Pola semacam ini dapat berkembang menjadi skema gali lubang tutup lubang, bahkan mengarah pada dugaan skema ponzi.
Masyarakat perlu diedukasi bahwa ukuran utama dalam memilih travel bukan hanya harga. Legalitas, rekam jejak, kepastian tiket, mutu akomodasi, kejelasan akad, perlindungan asuransi, serta kemampuan keuangan perusahaan harus menjadi pertimbangan. Di sisi lain, travel wajib memastikan seluruh agen dan mitranya terikat melalui perjanjian resmi. Agen tidak boleh menjanjikan harga, fasilitas, atau jadwal yang tidak disetujui oleh perusahaan.
Perkembangan penting lainnya adalah penghapusan mekanisme lunas tunda ganti dalam penyelenggaraan haji khusus. Melalui kebijakan ini, apabila jemaah yang telah melunasi biaya menunda atau membatalkan keberangkatan, kursinya tidak dapat digantikan secara sepihak oleh jemaah pilihan PIHK. Kesempatan tersebut harus diberikan kepada jemaah berikutnya berdasarkan urutan nomor porsi.
Kebijakan ini penting untuk menutup kemungkinan jual beli antrean dan manipulasi keberangkatan. Haji khusus tetap merupakan layanan yang tunduk pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan jemaah. Semangat tersebut sejalan dengan arah pembaruan penyelenggaraan haji dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Kemampuan finansial tidak boleh menjadi jalan untuk mendahului hak jemaah lain yang lebih dahulu terdaftar.
Namun, kebijakan ini harus diikuti petunjuk teknis yang jelas. PIHK perlu mengetahui mekanisme pengisian kursi kosong, batas waktu konfirmasi jemaah, tata cara pengembalian atau pengalihan dana, dan pembagian tanggung jawab antara regulator dengan penyelenggara. Tanpa prosedur yang transparan, kebijakan yang baik berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Pada saat Indonesia memperkuat regulasi, Arab Saudi bergerak semakin cepat menuju ekosistem pelayanan digital. Pemerintah Saudi menggunakan kecerdasan buatan dan analitik data untuk memperkirakan kedatangan jemaah, lama tinggal, kepadatan, pergerakan bus, serta kebutuhan operasional. Nusuk AI telah mendukung lebih dari 180 bahasa, sedangkan layanan Digital Mutawwif mampu memberikan panduan berdasarkan lokasi, merekomendasikan jalur, dan membantu menghitung putaran tawaf serta sa’i.
Saudi juga memperkuat program “Know Your Rights” yang memberikan informasi mengenai hak jemaah atas akomodasi, transportasi, konsumsi, kesesuaian paket, mutu pelayanan, dan penyelesaian sengketa. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa masa depan industri umrah akan ditentukan oleh integrasi antara teknologi, regulasi, dan perlindungan konsumen.
Digitalisasi tidak serta-merta menghilangkan peran travel. Sebaliknya, travel harus mengubah posisinya dari sekadar penjual paket dan pemegang informasi menjadi pendamping ibadah, kurator layanan, pengelola risiko, serta penyelesai masalah jemaah. Tour leader dan pembimbing juga perlu memahami Nusuk, literasi digital, perlindungan data, penanganan krisis, serta hak-hak jemaah.
Karena itu, reformasi industri haji dan umrah harus dijalankan secara sistemik. Kementerian Haji dan Umrah perlu memperkuat pengawasan berbasis risiko dengan melibatkan asosiasi dalam edukasi, standardisasi, dan pengawasan awal terhadap anggotanya. Sementara itu, perusahaan travel harus melakukan audit terhadap harga paket, arus dana, kepastian tiket, akad, legalitas agen, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat.
Kepercayaan jemaah merupakan modal terbesar industri ini. Kepercayaan tersebut tidak dibangun melalui promosi besar atau harga murah, melainkan melalui tata kelola yang sehat, pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan keberanian melindungi jemaah ketika krisis terjadi. Inilah arah baru industri haji dan umrah Indonesia: profesional, tangguh, transparan, adaptif terhadap teknologi, dan tetap berorientasi pada kemaslahatan jemaah.
| TENTANG PENULIS Dr. H. Abdillah, Lc., M.H.I. merupakan Dosen Pascasarjana IAIN Parepare, praktisi haji dan umrah, serta Direktur PT Asia Iman Wisata. Lulusan Universitas Al-Azhar Kairo ini aktif dalam bidang akademik, penelitian, dan pengembangan layanan haji dan umrah. Ia juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Bidang Litbang DPP AMPHURI, dan terus berkontribusi dalam membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. |
