Setiap tahun jutaan umat Islam Indonesia berangkat ke Tanah Suci dengan satu tujuan utama: menunaikan ibadah secara khusyuk dan bermartabat. Mereka menabung bertahun-tahun, merencanakan perjalanan dengan penuh harap, dan mempercayakan seluruh proses kepada penyelenggara travel.
Namun dalam beberapa waktu terakhir, industri haji dan umrah justru berada di titik persimpangan yang mengkhawatirkan—di antara kepentingan bisnis, tuntutan amanah, dan efektivitas regulasi negara.
Kasus kegagalan pemberangkatan Haji Furoda yang melibatkan ribuan jemaah, permasalahan kuota haji, penggelapan dana miliaran rupiah oleh oknum penyelenggara, serta paket umrah fiktif di berbagai daerah menunjukkan adanya problem struktural dalam tata kelola industri ini. Fenomena tersebut bukan lagi insiden sporadis, melainkan sinyal krisis kepercayaan publik.
Secara fikih, hubungan antara jemaah dan penyelenggara adalah akad wakalah—akad perwakilan. Jemaah menyerahkan kuasa pengurusan visa, tiket, akomodasi, dan pembimbingan ibadah kepada penyelenggara.
Dalam konstruksi hukum Islam, wakalah berdiri di atas prinsip amanah dan kejujuran. Ketika dana disalahgunakan atau janji pemberangkatan tidak dipenuhi, pelanggaran yang terjadi bukan hanya kontrak administratif, tetapi juga pengkhianatan terhadap amanah ibadah.
Lebih jauh, praktik promosi berlebihan tanpa kepastian kuota resmi mencerminkan unsur gharar (ketidakpastian yang merugikan). Penawaran harga yang tidak rasional dan informasi yang disembunyikan termasuk bentuk ghishsh (penipuan).
Dalam perspektif maqashid al-syariah, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip hifz al-mal—perlindungan harta. Artinya, problem industri ini tidak hanya persoalan manajemen, tetapi juga menyentuh dimensi etika dan moralitas.
…
Selengkapnya bisa dibaca di Harian Fajar:
